Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat kampanye nasional Partai Demokrat untuk Rakyat di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (24/3). (Foto: DPP-PD)

RADJAWARTA : Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyoroti nasib tenaga honorer yang tidak diangkat menjadi PNS di era Pemerintahan Jokowi. Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) ini menyatakan, bahwa pemerintahan Jokowi berbanding terbalik dengan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY yang mengangkat satu juta lebih tenaga honorer.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

AHY mengaku ketika berkunjung berbagai daerah banyak keluhan yang disampaikan tenaga honorer khusus para guru. Keluhannya adalah para guru yang sudah bekerja puluhan tahun tersebut tak kunjung diangkat jadi PNS.

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

“Masih banyak yang belum tentu nasibnya. Mereka hanya mendapatkan Rp 150.000-Rp 250.000/bulan. Sedangkan mereka bekerja dari pagi sampai sore hari,” cerita AHY (24/3).

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Ironisnya ungkap AHY, ada aturan yang melarang warga yang berusia 35 tahun mengikuti tes PNS. Hal seperti ini kata AHY merupakan ketidakadilan dalam bernegara.

Ketidakjelasan nasib tenaga honorer ini menurut anak sulung SBY tidak hanya terjadi di daerah tapi juga terjadi di Jakarta. Ketidakadilan tidak cukup berhenti di persoalan tenaga honorer, tapi berlanjut pada sulitnya menjadi pekerjaan.

Jika hal seperti ini tidak disentuh oleh pemerintah maka masalah social dan kriminalitas akan muncul, khususnya di Jakarta. Untuk itu persoalan pengangguran perlu dijadikan fokus utama pemerintah untuk segera diselesaikan.

“Ibu-Ibu muda yang susah dapat kerja. Mereka cerita, Mas AHY saya ini sudah lulus kuliah begitu lulus susah dapat kerja,” tutur AHY.

Belum lagi tukas AHY, persoalan daya beli masyarakat tuurt menambah masalah ekonomi dalam negeri beberapa tahun terakhir. Beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang omset penjualnya kian hari kian menyusut.  

“Mereka mengeluhkan penjualan mereka hancur. Karena daya beli masyarakat sepi. Apalagi lagi harga tiket pesawat,” pungkasnya. (sbr/hms/pd)